LENSAONE.ID – JAMBI – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jambi mulai memperkuat perannya dalam mendorong pembenahan sektor transportasi daerah. Melalui kepengurusan baru, MTI berkomitmen menghadirkan forum kajian yang profesional dan independen untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan transportasi berbasis data, riset, serta kebutuhan masyarakat.
Ketua MTI Wilayah Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa pembenahan sektor transportasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), akademisi, dunia usaha hingga masyarakat.
Menurutnya, setiap instansi memiliki data dan perspektif masing-masing yang perlu disinergikan agar menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Data yang dimiliki masing-masing instansi harus dipertemukan. Kita membutuhkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga bisa dilaksanakan, diukur, dan dievaluasi manfaatnya,” ujar Ivan.
Ia menjelaskan, MTI bukan organisasi yang bertujuan mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, MTI hadir sebagai mitra strategis dan independen dalam memperkuat perumusan kebijakan publik melalui riset, kajian teknis, serta masukan profesional.
Sebagai langkah konkret, MTI Wilayah Jambi akan mendorong lima agenda kajian utama untuk menjawab berbagai persoalan transportasi di daerah.
Pertama, keselamatan transportasi, dengan mendorong peningkatan standar keamanan bagi pengguna jalan maupun moda transportasi lainnya.
Kedua, penataan angkutan barang dan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Agenda ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan secara terukur, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap keselamatan pengguna jalan dan perlindungan infrastruktur.
Ketiga, perlindungan infrastruktur jalan, melalui upaya menjaga kualitas serta memperpanjang usia pakai jalan agar pembangunan yang telah dilakukan tidak cepat mengalami kerusakan.
Keempat, revitalisasi transportasi sungai dan multimoda, dengan mengoptimalkan potensi Sungai Batanghari serta memperkuat konektivitas antarmoda transportasi.
Kelima, pembangunan sistem data transportasi terpadu, guna mendorong integrasi data antarinstansi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.
Ivan juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan transportasi tidak semata-mata diukur dari panjang jalan yang dibangun maupun banyaknya kendaraan yang melintas.
Lebih dari itu, pembangunan transportasi harus mampu menekan biaya logistik, mengurangi risiko kecelakaan, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kepengurusan baru ini, MTI Wilayah Jambi berharap dapat menjadi ruang kolaborasi sekaligus mitra kritis pemerintah dalam melahirkan rekomendasi kebijakan transportasi yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Jambi membutuhkan transportasi yang bukan sekadar bergerak, tetapi mampu menggerakkan kemajuan daerah,” tegas Ivan.
(Reporter: Meric/Lensaone.id)
