LENSAONE.ID – JAMBI – Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di RT 01, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, tepatnya di sekitar Komplek Setia Negara, menuai keluhan masyarakat. Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi lingkungan tersebut justru menyisakan persoalan, mulai dari kerusakan pagar milik warga hingga dugaan perubahan ukuran pipa saluran pembuangan air.
Persoalan ini menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Jambi. Pihak dinas mengaku telah memberikan teguran keras kepada kontraktor pelaksana dan meminta seluruh kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas proyek segera diperbaiki.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Jambi, Yunius, tidak menampik adanya persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ia memastikan kerusakan pagar warga saat ini sedang dalam proses perbaikan oleh pihak kontraktor.
“Kami sudah menegur dan memberikan peringatan keras kepada pihak kontraktor. Saat ini kerusakan pagar warga sedang dalam tahap pengerjaan dan perbaikan. Kami minta segera diselesaikan dengan baik dan jangan sampai merugikan masyarakat,” tegas Yunius.
Menurutnya, kontraktor tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung.
Setiap kerusakan fasilitas milik masyarakat akibat aktivitas proyek merupakan tanggung jawab pihak pelaksana dan harus dipulihkan sebagaimana mestinya.
Bahkan, Dinas PUTR Kota Jambi membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi lebih berat apabila kontraktor tidak menunjukkan tanggung jawab dan kembali melakukan kelalaian.
“Kalau hal seperti ini terus berulang, tentu akan menjadi bahan evaluasi kami. Tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan kami blacklist,” ujarnya.
Sebelumnya, pelaksanaan salah satu paket proyek drainase di Kota Jambi tersebut telah menuai keluhan masyarakat. Dari informasi yang dihimpun, terdapat enam paket pekerjaan yang menjadi perhatian, dengan salah satunya dilaporkan menimbulkan persoalan di lingkungan warga.
Paket pekerjaan yang disorot tersebut dilaksanakan oleh CV Salsa Permata Indah, dengan konsultan pengawas CV Rekans Tri Perkasa.
Berdasarkan data kontrak, pekerjaan tersebut memiliki Nomor Kontrak 16/SPK/PL-SDA/DPUTR/APBD/2026, tertanggal 3 Juni 2026, dengan masa pelaksanaan hingga 30 September 2026. Nilai kontrak tercatat sebesar Rp349.500.000.
Tak hanya persoalan kerusakan pagar, masyarakat juga mempertanyakan dugaan perubahan ukuran pipa saluran pembuangan air. Pipa yang sebelumnya berukuran lebih besar disebut berubah menjadi lebih kecil dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan teknis dan spesifikasi material yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
Warga yang merasa dirugikan bahkan telah menyampaikan surat kepada pihak terkait agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti. Mereka meminta kontraktor bertanggung jawab secara menyeluruh, bukan sekadar melakukan perbaikan seadanya, tetapi mengembalikan fasilitas yang terdampak sesuai kondisi semestinya.
Dalam persoalan ini, tanggung jawab kontraktor tidak cukup hanya dengan memperbaiki pagar warga. Dugaan perubahan ukuran pipa juga perlu diperiksa secara teknis untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi kontrak serta tidak mengganggu fungsi saluran drainase.
Dinas PUTR Kota Jambi diharapkan tidak berhenti pada teguran kepada kontraktor. Pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil pekerjaan perlu dilakukan, meliputi volume pekerjaan, ukuran material, kualitas pemasangan, hingga kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan kontrak.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak pelaksana harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Jika terdapat indikasi pelanggaran kontrak, penanganannya juga perlu dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Sebab, proyek yang menggunakan anggaran pemerintah wajib dikerjakan sesuai spesifikasi, mengutamakan mutu, serta tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat justru menanggung dampak kerusakan dari proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat. Ketegasan dan pengawasan Dinas PUTR menjadi penting agar setiap rupiah anggaran pemerintah benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.
(Reporter: Meric)








