LENSAONE.ID – KOTA JAMBI – Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti jamuan makan malam kehormatan yang digelar Pemerintah Kota Jambi untuk Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin malam (1/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kota Jambi sekaligus momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi, dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kehadiran para pejabat tinggi negara di Kota Jambi. Menurutnya, kehadiran kedua wakil menteri itu menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap daerah.
“Kehadiran Bapak Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kota Jambi. Ini menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap daerah terus terjalin dengan baik,” ujar Maulana.
Di hadapan Gubernur Jambi Al Haris, unsur Forkopimda, kepala daerah, pimpinan DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya, Maulana menegaskan bahwa pembangunan hanya dapat berhasil melalui kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai contoh, ia menyoroti proyek pengendalian banjir yang saat ini tengah berjalan di Kota Jambi. Menurutnya, program tersebut dapat direalisasikan berkat dukungan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat.
“Jika hanya mengandalkan kemampuan APBD Kota Jambi, tentu proyek besar seperti ini sulit diwujudkan. Berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak, pembangunan kolam retensi untuk mengatasi banjir kini dapat dilaksanakan. Insya Allah, manfaatnya akan mulai dirasakan masyarakat pada akhir tahun ini,” ungkapnya.
Maulana menjelaskan, pembangunan kolam retensi tersebut diproyeksikan mampu mengurangi sekitar 60 persen persoalan banjir di kawasan sistem Sungai Asam yang selama ini menjadi salah satu titik rawan genangan di Kota Jambi.
Ia juga menekankan bahwa hubungan harmonis antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi telah membuka ruang kerja sama yang luas dalam mempercepat berbagai program pembangunan.
“Ketika ego sektoral ditinggalkan dan kebersamaan dikedepankan, berbagai persoalan dapat diselesaikan bersama. Inilah kunci percepatan pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, Wali Kota Maulana turut memaparkan sejumlah program strategis nasional yang telah berjalan di Kota Jambi. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menyebutkan, puluhan unit pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi saat ini berhasil menyerap ribuan tenaga kerja dan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat.
Pada kesempatan itu, Maulana juga berharap pemerintah pusat dapat terus mendukung pengembangan kawasan ekonomi masyarakat, termasuk rencana pembangunan Kampung Nelayan di kawasan Seberang Kota Jambi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan daerah.
“Kami ingin masyarakat nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Potensi perikanan yang dimiliki harus terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan program-program pemerintah yang sedang berjalan,” ujarnya.
Menjelang akhir sambutannya, Maulana mengajak seluruh tamu untuk turut mempromosikan kekayaan budaya daerah, khususnya Batik Jambi yang menjadi salah satu identitas dan kebanggaan masyarakat Tanah Pilih Pusako Betuah.
Suasana semakin hangat ketika ia menutup sambutan dengan sebuah pantun yang disambut tepuk tangan para undangan.
“Mau ke kota seberang, sempatkan diri membeli Batik Jambi. Jika jamuan kami membuat terkenang, Tanah Pilih Kota Jambi akan selalu menanti.”
Jamuan makan malam tersebut berlangsung penuh kekeluargaan dan menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Reporter Meric)
