LENSAONE.ID – JAMBI – Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran. Perencanaan yang matang, sinkronisasi program, serta ketepatan sasaran menjadi kunci agar setiap proyek benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., saat memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi dalam rangka evaluasi pembangunan tahun 2026 sekaligus membahas rencana program tahun 2027 dan 2028.
Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial. Jangan sampai pembangunan dilakukan, tetapi lokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tegas Al Haris.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus mampu menjadi penggerak ekonomi baru, bukan sekadar membangun jalan dan fasilitas fisik.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan tol. Al Haris berharap keberadaan jalan tol nantinya dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di kawasan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, hingga wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Menurutnya, kawasan tersebut perlu didorong agar berkembang melalui pertumbuhan pasar, pusat perdagangan, serta fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit.
“Jalan tol jangan hanya menjadi jalur lalu lintas orang dan barang. Kita ingin keberadaannya mampu menghidupkan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” jelasnya.
Selain jalan tol, Al Haris turut menyoroti percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Pemprov Jambi, katanya, akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengawal tindak lanjut rencana lelang proyek tersebut kepada pihak swasta, terlebih minat investor disebut sudah mulai ada.
Ia menegaskan, pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung harus berjalan beriringan dengan pembangunan Jembatan Sungai Rambut yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kedua proyek strategis ini saling berkaitan. Jangan sampai pembangunan pelabuhan menunggu jembatan atau sebaliknya. Keduanya harus berjalan beriringan agar konektivitas wilayah segera terwujud dan manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih proaktif memperjuangkan anggaran penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.
Ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melengkapi data teknis, dokumentasi, serta hasil verifikasi yang valid.
Al Haris bahkan berencana mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan audiensi langsung dengan Kementerian PUPR guna memperjuangkan program pembangunan prioritas bagi Provinsi Jambi.
“Ke depan, saya akan mengajak para bupati dan wali kota untuk bertemu langsung dengan Kementerian PUPR. Kita harus bersama-sama memperjuangkan program strategis agar pembangunan infrastruktur di Jambi bisa lebih cepat terealisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, harus berjalan selaras sesuai kewenangan masing-masing.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir.
(Reporter Meric)
