LENSAONE.ID – JAMBI – Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo menegaskan bahwa kepemilikan lahan yang memiliki potensi kandungan emas tidak serta-merta memberikan hak kepada pemiliknya untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin resmi.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), karena selain melanggar hukum, aktivitas tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta mencemari sumber air yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kalau masyarakat punya lahan dan mungkin ada emasnya di situ, saya sarankan jangan. Namanya PETI, penambangan ilegal, merusak lingkungan dan melanggar hukum,” tegas Widodo.
Kapolda juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan konfrontasi langsung apabila menemukan aktivitas PETI di lingkungan sekitar.
Menurutnya, tindakan menghadapi pelaku secara langsung berpotensi memicu perselisihan hingga kekerasan. Karena itu, masyarakat diminta mengedepankan cara-cara persuasif dan melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian.
“Kami imbau lebih baik diingatkan. Kalau tidak mau, jangan dihadapi langsung. Lebih baik lapor kepada kami,” ujarnya.
Widodo menegaskan, dalam setiap upaya penertiban PETI, pihak kepolisian tidak menginginkan adanya korban, baik dari kalangan masyarakat maupun personel kepolisian.
Dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal, Polda Jambi juga berkolaborasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), khususnya untuk menertibkan kegiatan PETI yang berada di kawasan hutan dan taman nasional.
Selain mengedepankan penindakan, Kapolda juga mendorong adanya solusi jangka panjang melalui pengembangan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan demikian, masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pertambangan dapat menjalankannya secara legal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kapolda berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah praktik PETI, dengan tidak terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal serta segera melaporkan apabila menemukan kegiatan yang diduga melanggar hukum.
Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, kepolisian menyediakan layanan Call Center Polri 110 yang dapat dihubungi apabila warga mengetahui adanya aktivitas PETI maupun membutuhkan bantuan kepolisian.
(Reporter: Hendri)








