LENSAONE.ID – BUNGO – DPRD Kabupaten Bungo mempertanyakan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo yang menyatakan pembatalan program seragam gratis bagi masyarakat pada tahun anggaran 2026.
Surat tersebut diketahui ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Analukita. Pembatalan program itu menjadi perhatian DPRD karena seragam gratis merupakan salah satu program prioritas Bupati Bungo Dedy Putra yang ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
Terlebih, anggaran program tersebut sebelumnya telah disepakati dalam pembahasan APBD 2026 dengan nilai sekitar Rp3 miliar.
DPRD Bungo mempertanyakan dasar pembatalan tersebut, termasuk mengapa keputusan itu tidak terlebih dahulu dibahas bersama DPRD maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo, Donny Iskandar, mengatakan bahwa pembatalan program seragam gratis belum pernah dibahas dalam forum TAPD.
Menurut Donny, berdasarkan penganggaran yang ada, program seragam gratis masih tercantum dalam APBD 2026 dan belum dinyatakan batal.
“Kalau kami dalam hal ini masih menganggarkan, tidak batal. Akan kami usut permasalahan ini kepada dinas terkait,” ujar Donny.
Ia menyebut pihak terkait akan segera dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai munculnya surat pembatalan tersebut.
Sementara itu, DPRD Bungo masih menunggu jawaban tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bungo terkait kepastian pelaksanaan program seragam gratis tersebut.
Kepastian itu dinilai penting karena program telah dianggarkan dalam APBD 2026 dan berkaitan dengan penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran daerah.
DPRD berharap persoalan tersebut segera mendapat kejelasan, termasuk mengenai dasar dan mekanisme pembatalan apabila program seragam gratis memang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
(REPORTER: HENDRI)
