LENSAONE.ID – JAMBI – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Kapolri yang melarang seluruh personel Polri menggunakan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.
Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Kebijakan tersebut merupakan langkah preventif Polri untuk mengantisipasi perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk penggunaan perangkat vape sebagai media penyalahgunaan narkotika cair.
Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, menyampaikan bahwa Polda Jambi mendukung penuh kebijakan Kapolri tersebut. Seluruh personel di jajaran Polda Jambi diminta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, larangan penggunaan vape merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang harus dimulai dari internal organisasi. Setiap personel dituntut menjaga integritas, kedisiplinan, serta menjadi teladan bagi masyarakat.
“Polda Jambi mendukung penuh kebijakan Bapak Kapolri terkait larangan penggunaan vape bagi seluruh personel Polri. Kebijakan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus memastikan seluruh anggota senantiasa menjaga perilaku, disiplin, dan integritas, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Erlan.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penerbitan surat edaran tersebut adalah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Perangkat vape yang terdiri atas device, cartridge, dan liquid berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan kandungan narkotika dalam bentuk cairan sehingga sulit dikenali secara kasatmata. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan membutuhkan langkah pencegahan secara menyeluruh.
“Jangan sampai personel Polri justru terlibat atau memberikan celah terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena itu, seluruh anggota harus memahami dan mematuhi aturan ini. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme disiplin yang berlaku,” tegasnya.
Larangan tersebut berlaku secara menyeluruh, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. Seluruh personel di lingkungan Polda Jambi dan jajaran wajib mematuhi ketentuan tersebut tanpa terkecuali.
Kapolda Jambi juga menekankan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus diperkuat dengan langkah pencegahan, pengawasan internal, serta keteladanan seluruh anggota Polri.
“Polri harus menjadi contoh dalam memerangi narkoba. Komitmen pemberantasan narkotika harus tercermin dari sikap dan perilaku setiap personel. Kita ingin mewujudkan lingkungan Polri yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, profesional, berintegritas, serta senantiasa hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.
Melalui penerapan kebijakan tersebut, Polda Jambi menegaskan komitmennya mendukung upaya Polri dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bagian dari semangat Never Ending War Against Narcotics.
(Reporter: Hendri















