LENSAONE.ID – BUNGO – Puluhan wartawan dari berbagai media menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Tebo, Jambi, pada Senin, 2 Juni 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas larangan peliputan rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo.
Para wartawan menilai tindakan Sekda tersebut menghalangi kerja jurnalistik, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.
Perlindungan Hukum bagi Wartawan
Dalam UU Pers, wartawan dijamin mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas jurnalistik.
Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa wartawan berhak atas perlindungan hukum.
Pasal 18 ayat (1) UU Pers memberikan sanksi bagi siapa pun yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik.
Intimidasi, termasuk membawa wartawan ke kantor polisi saat bertugas, juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap UU tersebut. Selain itu, Dewan Pers turut mengatur standar perlindungan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya.
Aksi Damai Disambut Wakil Bupati ,Aksi damai ini direspons langsung oleh Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, yang menyambut massa aksi dan mengajak perwakilan wartawan untuk berdiskusi secara langsung. Dalam suasana terbuka dan konstruktif, perwakilan wartawan, Syahrial (Iyal), menyampaikan sejumlah tuntutan penting.
Tuntutan Wartawan:
1. Jaminan kebebasan pers dalam meliput seluruh kegiatan pemerintah tanpa diskriminasi terhadap media tertentu.
2. Audit terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tebo, terutama dalam pengelolaan anggaran media.
3. Transparansi dan pelibatan aktif wartawan lokal dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Syahrial menegaskan bahwa wartawan lokal harus menjadi bagian dari proses pembangunan informasi daerah, bukan sekadar penonton.
Komitmen Pemerintah Daerah
Aksi ditutup dengan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tebo untuk menindaklanjuti aspirasi para wartawan, melakukan evaluasi mekanisme peliputan, dan meninjau ulang pengalokasian anggaran media. Para wartawan berharap langkah ini menjadi awal dari terciptanya iklim pers yang lebih sehat, profesional, dan terbuka di Kabupaten Tebo.
(Reporter: Hendri | LENSAONE.ID)
