BUNGO, LENSAONE.ID – Dugaan praktik pemberian upeti dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan SPB Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, menjadi sorotan. Berdasarkan informasi dan hasil investigasi awal tim di lapangan, muncul nama dua orang berinisial Imam dan Pur yang diduga terkait dengan penerimaan aliran uang dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Informasi yang dihimpun juga menyebutkan adanya dugaan aliran dana lanjutan yang bermuara kepada seseorang berinisial EL. Dana tersebut disebut-sebut berasal dari setoran rutin hasil pungutan yang berkaitan dengan aktivitas PETI. Namun, kebenaran informasi mengenai pihak penerima, mekanisme penyerahan, serta tujuan penggunaan dana tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Dugaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI, termasuk pihak yang diduga berperan dalam mengelola pungutan di kawasan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh tim investigasi, nama Imam dan Pur turut dikaitkan dengan pengelolaan aktivitas PETI yang disebut-sebut berada di bawah naungan Paguyuban PETI Kuamang Kuning. Tim juga mengaku memiliki rekaman pembicaraan yang dinilai berkaitan dengan dugaan penerimaan upeti tersebut.
Meski demikian, rekaman dan informasi lapangan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan konteks pembicaraan, keaslian materi, serta kebenaran dugaan keterlibatan masing-masing pihak.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik pemberian upeti berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan aktivitas PETI. Padahal, kegiatan pertambangan ilegal berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta kerugian negara.
Atas dasar itu, tim investigasi mendorong aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian, untuk menelusuri dugaan aliran dana tersebut secara transparan dan profesional. Penelusuran diharapkan mencakup pihak-pihak yang disebut, mekanisme pungutan, aliran dana, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Masyarakat juga berharap aparat tidak mengabaikan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi serta bukti awal yang cukup.
Di sisi lain, pihak-pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan bantahan atas informasi yang beredar.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Seluruh dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hingga terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Reporter: Hapis Botax’s)
