Lensaone.id – Batanghari – Dikutip dari pemberitaan media Mattanews.co , Selasa (22/12/2020) yang mengkonfirmasi perihal Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum dibayar kepada Kepala Bakeuda Batanghari, Muhammad Azan menyampaikan “Pemda masih menunggu dana tersebut ditransfer dari pusat. Namun jika terkendala berarti kita tunda bayar, jadi menyesuaikan keuangan daerah”. Ungkapnya
Ditambahkannya lagi “hingga saat ini belum keseluruhan desa melunasi pajak-pajaknya, ya berbagai variasi besarannya namun saya berharap agar segera dilunasi”.
Muhammad Azan berharap agar para perangkat desa tidak hanya mempertanyakan hak-hak mereka saja, namun juga segera melunasi kejawibannya.
Ketua Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batanghari M. Nuh angkat bicara, saat dikonfirmasi awak media lensaone.id melalui via WhatsApp Rabu (23/12/2020) menyampaikan “Kolektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Desa hanya berkewajiban menagih PBB ke wajib pajak, jadi perlu diklarifikasi kalau PBB bukan kewajiban Kepala Desa atau Pemerintah Desa, karena PBB kewajiban individu wajib pajak, bukan kewajiban institusi pemerintah desa. Jadi jangan kaitkan dengan ADD, kalau Dana Bagi Hasil (DBH) boleh dikaitkan dengan PBB” ungkapnya.
Ditambahkannya lagi “perlu kami luruskan, pajak bukan pemerintah desa untuk membayarnya, tugas kami cuma nagih kepada wajib pajak, kalau orang tidak mau membayar, haruskah kami membayarnya dengan uang pribadi untuk menutup PBB? Tanya M. Nuh. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemda juga dihapus untuk tahun ini.
“Kalau Bakeuda mau mentransfer Alokasi Dana Desa Jebak tahap tiga dan empat, besok pagi 100% PBB Jebak saya bayar, ayo kita buktikan kalau memang ini alasan ADD tidak cair” ungkapnya.
“Dirjen Kemendagri sudah menyampaikan langsung waktu kegiatan Rapinmas di Pekalongan, bahwa kalau ada Bupati yang mengatakan kurang anggaran itu bohong. Karena, kami sudah memerintahkan untuk pengajuan, disampaikan langsung oleh Dirjen” tutupnya.
Reporter. : Randy
Komentar