Lensaone.id – Bungo – Situasi memanas terjadi di Dusun Sungai Beringin, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Datuk Rio M. Sabawaihi bersama Ketua BPD dan sejumlah tokoh adat diduga sempat ditahan dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri oleh sekelompok warga, usai upaya mediasi sengketa antara masyarakat dengan PT KMP berujung ricuh.
Dalam laporan resmi yang diterima redaksi, Datuk Rio menjelaskan bahwa pada Selasa (16/9/2025), sekelompok masyarakat yang dikoordinir Hendro Zami dan Salim menuntut fee serta perbaikan jalan kepada PT KMP. Karena tuntutan tak kunjung dipenuhi, kelompok tersebut menyita kunci alat berat dan truk milik perusahaan sehari setelah aksi demo.
Pihak perusahaan kemudian melaporkan insiden itu ke Polres Bungo. Aparat bersama Datuk Rio dan Ketua BPD diminta membantu mengembalikan alat berat serta truk yang ditahan warga. Namun niat baik tersebut justru memicu ketegangan. Rio dituding memihak perusahaan karena mengajak warga mengembalikan barang milik PT KMP.
Pada malam harinya, sekitar pukul 22.30 WIB, situasi semakin panas. Dalam laporannya, Rio menyebut dirinya bersama Ketua BPD dan beberapa Nenek Mamak setempat dibawa oleh kelompok itu, lalu dipaksa menandatangani surat pengunduran diri.
“Kami berada dalam kondisi tertekan, diancam, bahkan ditahan. Dengan terpaksa kami menandatangani surat itu,” tulis Rio.
Ia menegaskan kehadirannya saat itu semata-mata untuk mencari solusi damai, menjaga kepentingan masyarakat sekaligus menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Namun langkah tersebut justru disalahartikan, hingga keselamatan dirinya dan tokoh dusun ikut terancam.
Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Bupati Bungo serta ditembuskan ke Polres, Dinas PMD, Camat Pelepat, dan Polsek setempat, Rio meminta arahan dan perlindungan.
“Kami berharap Bapak Bupati dapat memberikan petunjuk dan membantu menyelesaikan masalah ini agar keamanan dan ketenteraman Dusun Sungai Beringin dapat kembali pulih,” tegasnya.
Peristiwa ini memantik keprihatinan berbagai pihak. Konflik masyarakat dengan perusahaan diharapkan dapat segera diselesaikan secara adil, tanpa mengorbankan keselamatan aparatur desa maupun tokoh adat. Penyelesaian yang bijak diyakini menjadi kunci agar situasi tidak semakin memanas dan membahayakan stabilitas wilayah.
(Reporter: Hendri)
