LENSAONE.ID – Bungo – Sejumlah relawan yang tergabung dalam komunitas Relawan Darah Bungo mendatangi DPRD Kabupaten Bungo khususnya Komisi III untuk menyampaikan aspirasi terkait tingginya biaya pengolahan darah di Unit Pengelola Darah (UPD), serta mendesak peningkatan pengawasan distribusi darah kepada masyarakat.
Audiensi tersebut berlangsung bersama jajaran Komisi III DPRD Bungo dan pihak terkait. Para relawan menilai, biaya pengolahan darah yang saat ini dibebankan kepada pasien masih tergolong tinggi dan memberatkan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan transfusi darah secara rutin.
Koordinator Relawan Darah Bungo, Ade G. Putra, menyampaikan bahwa para pendonor selama ini secara sukarela menyumbangkan darah tanpa dipungut biaya. Namun, keluarga pasien tetap harus membayar biaya pengolahan darah yang dinilai cukup besar.
“Kami memahami adanya biaya operasional seperti uji laboratorium, penyimpanan, hingga distribusi. Namun kami berharap ada kebijakan yang lebih meringankan masyarakat,” ujarnya.
Ade juga meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan darah di UPD, termasuk transparansi komponen biaya yang dibebankan kepada pasien. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain persoalan biaya, Relawan Darah Bungo turut menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dalam pendistribusian darah.
Mereka mengusulkan sistem monitoring berbasis digitalisasi guna memastikan darah yang tersedia benar-benar disalurkan tepat sasaran sesuai kebutuhan medis, serta mencegah potensi penyalahgunaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bungo, Tamrin, yang juga memimpin jalannya rapat, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia juga berjanji akan segera berkoordinasi dengan Bupati Bungo untuk membahas evaluasi terhadap struktur biaya serta mekanisme distribusi darah.
Relawan berharap melalui dialog dan kerja sama yang baik antara Palang Merah Indonesia, masyarakat, dan pemerintah daerah, dapat dihasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
(Reporter Hendri)
