Lensaone.id – Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-14 yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Jambi secara berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta opini WTP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/2026).
Dalam sambutannya, Muhammad Toha Arafat menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas kerja sama dan komitmennya selama proses pemeriksaan. BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jambi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Pemprov Jambi tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang telah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh oleh BPK.
“Alhamdulillah, setelah melalui pemeriksaan yang cermat dari BPK, baik terkait pengelolaan keuangan, aset, maupun aspek lainnya, Provinsi Jambi kembali meraih opini WTP,” kata Al Haris.
Meski demikian, Al Haris menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Opini WTP ini bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus menata pengelolaan keuangan secara baik, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK harus segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” tegasnya.
Gubernur Jambi dua periode itu juga berharap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kita berharap kualitas laporan keuangan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terus terwujud,” pungkas Al Haris.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-14 ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Reporter: Meric)
