LENSAONE.ID – JAKARTA – Pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang semakin baik, transparan, dan terjangkau.
Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal terkait penyelenggaraan haji dan umrah menjadi perhatian, termasuk upaya memperpendek masa tunggu jemaah, pembenahan tata kelola, serta pengelolaan biaya haji.
Salah satu target yang dibahas yakni mempercepat antrean dan waktu tunggu faktual haji pada tahun depan menjadi rata-rata 14 tahun. Angka tersebut disebut turun dari sekitar 26 tahun saat ini, bahkan lebih dari 40 tahun pada tahun-tahun sebelumnya.
Presiden Prabowo juga mendorong pembenahan tata kelola haji dan umrah, termasuk membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dari praktik-praktik yang dapat merugikan jemaah.
Selain itu, dilakukan penguatan pengawasan melalui audit forensik terhadap keuangan haji sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji.
Dalam aspek pembiayaan, Presiden menekankan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah akan memformulasikan kembali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan nilai manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta situasi geopolitik.
Dengan pembenahan data, penguatan tata kelola, serta pengelolaan biaya yang lebih baik, pemerintah berupaya memperpendek masa tunggu sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
(Sumber: Fecbook Setkab RI)
Reporter: Hendri
