Lensaone.id-,Polkam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Naskah Akademik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappenas, Kemendagri, Badan Pusat Statistik, serta akademisi di bidang demokrasi.
Penguatan Naskah Akademik IDI dilakukan dalam rangka meningkatkan konsistensi dan kredibilitas pengukuran demokrasi, memperkuat justifikasi atas skor yang dihasilkan, serta mendukung pengambilan kebijakan publik. Dengan penyempurnaan indikator secara rinci, IDI diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.
“IDI bukan sekadar angka, melainkan cerminan kualitas demokrasi kita. Karena itu, indikator yang digunakan harus mampu menangkap dinamika politik dan kehidupan demokrasi secara menyeluruh dan kontekstual,” ujar Brigadir Jenderal TNI Haryadi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan, (10/10/25)
Dari total 22 indikator dalam pengukuran IDI, indikator 15 (kinerja legislasi) dan indikator 22 (fungsi kaderisasi partai politik), termasuk indikator yang dinilai perlu penajaman konsep dan metodologi agar lebih mencerminkan realitas demokrasi serta mendorong perbaikan tata kelola kelembagaan politik di Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, Tim Pokja IDI telah berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam optimalisasi IDI, terutama melalui penyempurnaan metodologi dan penyesuaian indikator-indikator pengukuran agar selaras dengan dinamika demokrasi dan kondisi aktual. “Penguatan tidak hanya dilakukan pada dua indikator tersebut, melainkan juga perlu dilakukan terhadap indikator lainnya untuk memastikan validitas dan ketepatan pengukuran IDI secara menyeluruh,” tegas Haryadi
Kemenko Polkam sebagai koordinator/pengampu IDI, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029, terus menegaskan komitmennya untuk melanjutkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung upaya optimalisasi IDI sebagai alat ukur strategis dalam pembangunan demokrasi nasional.
SIARAN PERS NO. 501/SP/HM.01.02/POLKAM/10/2025
(Sumber : FB Kemenko Polkam RI)
