Lensaone.id – Jambi – Ratusan warga Kota Jambi mendatangi Gedung DPRD Kota Jambi pada Rabu (10/12/2025). Mereka yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah menuntut kejelasan status Zona Merah Pertamina yang dinilai merugikan masyarakat karena berada di atas lahan yang telah memiliki Surat Hak Milik (SHM) resmi.
“Kami membayar pajak setiap tahun, sertifikat kami diterbitkan BPN. Tapi sekarang kami justru disebut tinggal di Zona Merah,” ungkap salah satu warga dalam aksi tersebut.
Aksi massa langsung disambut Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama sejumlah anggota dewan seperti Maria Magdalena dan Djokas Siburian. Kemas kemudian mengajak perwakilan warga berdiskusi di ruang terbuka untuk membahas tuntutan mereka.
Dalam dialog bersama DPRD, warga mempertanyakan dasar penetapan Zona Merah oleh Pertamina yang dianggap tidak transparan. Status tersebut dinilai membatasi aktivitas masyarakat dan menimbulkan potensi konflik sosial di sekitar depo Pertamina.
Perwakilan warga, Suhatman, menegaskan perlunya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) agar ada investigasi terbuka dan rekomendasi resmi yang mengikat semua pihak.
“Segera dipansuskan pak urusan ini, bantu masyarakat kecil,” tegasnya.
Warga juga membawa data yang menunjukkan adanya 5.506 sertifikat pihak ketiga yang diklaim terbit di atas tanah eks Pertamina di tujuh kelurahan, mulai dari Simpang III Sipin hingga Suka Karya. Data ini memperkuat tuntutan mereka agar DPRD segera mengambil langkah tegas.
Ketua DPRD kota Kemas Faried menegaskan bahwa DPRD berkomitmen membela kepentingan rakyat.
“Kita DPRD juga berkomitmen membela hak rakyat yang tertindas. DPRD bersama masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut DPRD akan mengumpulkan data, meninjau lapangan, dan memanggil pihak terkait jika pembentukan Pansus resmi disepakati.
Aksi berlangsung damai. Massa berjanji terus mengawal proses di DPRD hingga ada keputusan jelas terkait penyelesaian Zona Merah Pertamina.
(Reporter : Hendri)
