LENSAONE.ID – Jakarta – Massa yang tergabung dalam gerakan Indonesia Menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Jakarta. Aksi yang berlangsung pada Jumat (11/7/2025) tersebut merupakan aksi jilid IV yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan agar dugaan politisasi bantuan pendidikan dan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jalur Aspirasi yang menyeret nama Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi NasDem, Ratih Megasari Singkarru, diusut secara transparan dan menyeluruh oleh pihak yang berwenang.
Koordinator aksi menyatakan bahwa demonstrasi yang telah memasuki jilid keempat ini merupakan bentuk konsistensi gerakan dalam mengawal isu pendidikan yang dinilai menyangkut hak dasar masyarakat miskin.
Menurut mereka, berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan penyimpangan penyaluran PIP Jalur Aspirasi di Polewali Mandar telah berulang kali muncul sejak masa Pemilu Legislatif 2024 hingga Pilkada Polewali Mandar 2024. Namun hingga kini, mereka menilai belum ada langkah konkret yang mampu menjawab tuntutan publik.
Dalam pernyataan sikapnya, Indonesia Menggugat menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pendataan penerima manfaat, dugaan politisasi bantuan pendidikan untuk kepentingan elektoral, dugaan intimidasi terhadap calon penerima manfaat, hingga dugaan pungutan liar dalam proses penyaluran bantuan pendidikan.
Massa aksi menegaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan program negara yang bertujuan membantu siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin agar tetap dapat mengakses pendidikan. Karena itu, mereka menilai program tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun kepentingan kelompok tertentu.
Dalam aksinya, Indonesia Menggugat menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk melakukan evaluasi terhadap Ratih Megasari Singkarru, membentuk tim investigasi internal yang independen, serta meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berkembang di masyarakat.
Selain itu, massa juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Ombudsman RI, Kementerian Pendidikan, serta Komnas HAM untuk turun tangan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran PIP Jalur Aspirasi di Polewali Mandar.
Mereka menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut harus diuji melalui proses hukum dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menutup aksinya, massa memastikan gerakan tersebut tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata dari pihak-pihak yang mereka tuntut.
“Ini sudah aksi jilid IV. Kami tidak akan berhenti sampai dugaan politisasi PIP diusut secara tuntas. Pendidikan bukan alat politik dan hak anak-anak dari keluarga miskin tidak boleh dijadikan instrumen kepentingan kekuasaan,” tegas salah seorang peserta aksi.
Massa juga menyatakan akan terus menggelar aksi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari Partai NasDem maupun aparat penegak hukum.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Selama belum ada kejelasan dan proses yang transparan, perjuangan ini akan terus berlanjut,” tutupnya.
(Reporter: Meric)
