LENSAONE.ID – Kota Jambi – Transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi terus menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kota Jambi pun membuka ruang partisipasi publik melalui dialog yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu (13/6/2026), dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang kini menjadi bagian dari sistem baru pengelolaan sampah di Kota Jambi.
Menurutnya, sebagai program yang masih relatif baru, OPBM tentu masih memerlukan berbagai penyempurnaan, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan dan mekanisme pelaksanaannya dapat dipahami secara menyeluruh.
“Karena ini program baru, tentu masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Sosialisasi harus terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme program ini,” ujar Kemas.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi tata kelola persampahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah semata, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat.
Untuk itu, Kemas mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, agar lebih proaktif turun langsung ke tengah masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif dan interaktif.
“OPD terkait harus bekerja lebih interaktif. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai bagaimana sistem OPBM dijalankan, apa manfaatnya, serta bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program tersebut,” tegasnya.
Selain persoalan sosialisasi, Kemas juga menanggapi wacana penerapan skema subsidi silang dalam pengelolaan persampahan yang sempat mengemuka dalam dialog publik tersebut. Menurutnya, kebijakan itu harus dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus melihat kemampuan APBD secara objektif. Di samping persoalan persampahan, masih banyak sektor pembangunan lainnya yang juga membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran,” jelasnya.
Kemas berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam dialog publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jambi dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan sampah. Dengan demikian, transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi dapat berjalan lebih optimal dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
Dialog publik tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
(Reporter: Meric)
