LENSAONE.ID – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan secara serentak di 165 titik, mencakup 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, Kamis (30/7/2026).
Hunian tersebut diperoleh masyarakat melalui Program KPR Sejahtera yang diinisiasi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan pelaksanaan program tersebut. Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari sampah serta terus meningkatkan semangat belajar agar setiap keluarga Indonesia mampu membangun masa depan yang lebih baik.
Program FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi FLPP dan 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah memberikan berbagai kebijakan keberpihakan kepada masyarakat, di antaranya suku bunga FLPP tetap sebesar 5 persen, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, serta subsidi bantuan uang muka.
Program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Juli 2026, sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen.
Akad massal yang melibatkan sekitar 62 ribu debitur ini menjadi yang terbesar sepanjang pelaksanaan program dan diharapkan mampu mempercepat pengurangan backlog atau kekurangan kebutuhan rumah secara nasional.
Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sektor perumahan juga berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Tercatat, sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau sekitar 5,86 persen dari total tenaga kerja Indonesia, sekaligus menggerakkan sektor konstruksi, perbankan, pengembang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Kepemilikan rumah yang layak diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(Reporter: Hendri)
Sumber: Facebook Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
