Komisi IV DPRD Kota Jambi Dalami Perubahan APBD 2026, Soroti Dasar dan Urgensi Program

LENSAONE.ID – JAMBI – Komisi IV DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.

RDP yang berlangsung di Ruang Rapat A DPRD Kota Jambi, Sabtu (5/9/2026), dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Martua Siregar, S.P. Sejumlah anggota Komisi IV turut hadir bersama perwakilan perangkat daerah dan fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang kerja komisi.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV menghadirkan sejumlah instansi untuk memaparkan program dan kegiatan yang masuk dalam usulan perubahan anggaran. Di antaranya Dinas Kesehatan Kota Jambi, Direktur RSUD H. Abdul Manap, Direktur RSUD H. Abdurrahman Syoeti, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Pembahasan juga didampingi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Jambi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Martua Siregar, menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD tidak hanya berfokus pada angka-angka anggaran. Setiap usulan program dan kegiatan, kata dia, harus memiliki dasar yang jelas, urgensi yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembahasan harus berfokus pada penjelasan serta pendalaman terkait dasar dan urgensi perubahan anggaran, rincian besaran anggaran, target output yang ingin dicapai, hingga manfaat prioritas dari pelaksanaan program kerja,” tegas Martua.

Menurutnya, pendalaman diperlukan untuk memastikan setiap program yang diusulkan dalam perubahan APBD memiliki perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Kota Jambi berupaya memastikan seluruh usulan program dan kegiatan perangkat daerah terkait dapat dibahas secara menyeluruh, transparan, dan terukur sebelum ditetapkan menjadi bagian dari kebijakan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.

DPRD Kota Jambi berharap proses pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan penganggaran yang lebih tepat sasaran serta mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Ringkas daftar instansi yang hadir

Perkuat lead dengan isu utama

Samakan istilah perubahan APBD.

(Reporter: Meric)